Jakarta — Perdebatan mengenai otonomi Tibet di bawah pemerintahan China kembali menjadi sorotan setelah Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, menilai upaya memperoleh otonomi sejati selama puluhan tahun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Dalam tulisannya yang diterbitkan The European Times, Thondup berpendapat bahwa pemerintah China tidak bersedia memberikan kewenangan politik yang lebih luas kepada masyarakat Tibet. Menurut dia, perbedaan mendasar antara konsep otonomi yang diinginkan masyarakat Tibet dan kebijakan Beijing menjadi salah satu hambatan utama.
Selama beberapa dekade, pendukung Tibet melalui pendekatan yang dikenal sebagai Middle Way Approach mendorong terciptanya otonomi yang lebih luas tanpa menuntut kemerdekaan penuh. Pendekatan tersebut menginginkan masyarakat Tibet memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola budaya, agama, bahasa, pendidikan, dan pemerintahan lokal, tetapi tetap berada dalam kerangka Republik Rakyat China.
Namun, Thondup menilai pendekatan tersebut menghadapi kendala karena pemerintah China memiliki pemahaman berbeda mengenai otonomi daerah.
“Bukti dari beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, melainkan secara sadar, konsisten, dan sengaja menolaknya,” ujar Thondup.
Ia menjelaskan, pemerintah China selama ini menyatakan bahwa Tibet telah memperoleh otonomi melalui sistem otonomi etnis regional. Dalam sejumlah dokumen resmi, Beijing menggambarkan Daerah Otonom Tibet sebagai wilayah yang memiliki lembaga pemerintahan sendiri bagi masyarakat minoritas, tetapi tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah pusat.
