Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta penguatan ekosistem investasi di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Selasa (10/11).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal menjadi fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.
“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujarnya dalam konferensi pers.
Menurut Yusril, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.
Ia menjelaskan, kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen. Sementara itu, pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, serta sistem yang saling terhubung.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan integrasi data korporasi membutuhkan komitmen dan dukungan dari kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan.
