Menurutnya, data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama kepada instansi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.
“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” ujarnya.
Supratman menambahkan, penguatan integrasi data korporasi juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan bahwa sejak 2023 hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data.
Jumlah tersebut terdiri dari 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, 17.216.166 transaksi pada 2025, serta 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.
Widodo menjelaskan, data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan strategis. Pemanfaatannya mencakup administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta upaya pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
