JAMBI – DPRD Provinsi Jambi meminta sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan diperkuat menyusul meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Muaro Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga meminta perusahaan menaati aturan yang berlaku dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“Saya tegaskan dan imbau juga terhadap para perusahaan manapun itu jangan membakar lahan sembarangan,” jelasnya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ivan mengatakan kondisi kemarau saat ini perlu diantisipasi karena suhu berada di atas 30 derajat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi potensi karhutla.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki rencana atau roadmap penanganan karhutla yang terintegrasi.

“Tentunya Karhutlah ini perintahkan seluruh stokholder harus mempunyai planing atau rodmet yang terintegrasi,” tegasnya.

Jambi Siapkan 81 Pos Terpadu

Ivan menyebut Provinsi Jambi saat ini memiliki 81 titik pos terpadu untuk penanganan karhutla.

Dari jumlah tersebut, 11 pos menjadi tanggung jawab melalui APBD, sedangkan pos lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla.

Selain kesiapsiagaan di tingkat pos, Ivan menyebut pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara untuk menghadapi potensi kebakaran.

“Kemudian langkah dari BNPB pusat ialah menyiapkan 3 helikopter waterbombing, yang menyiapkan kondisi air, kalau tidak salah 1900 hotspot itu jangan sampai terjadi pembakaran dan perusahaan bekerjsama dengan BPTB Jamb,” terangnya.

Ia juga menyebut kebutuhan dua helikopter patroli untuk memantau kondisi hotspot serta pesawat untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

Menurut Ivan, laporan mengenai kondisi karhutla juga harus dilakukan secara cepat.

“Kemudian, harus ada 2 Helikopter patroli, yang melihat kondisi kondisi hostpot serta kemudian kita harus ada pesawat OMC dengan tujuan merekayasa hujan buatan dan terus laporan harus 1×24 jam, harus rill time, tentunya yang terdiri dari 81 itu siap siaga.”