Indonesia hari ini tidak sedang berada dalam krisis yang runtuh total, tetapi juga tidak sedang baik-baik saja. Angka pertumbuhan ekonomi masih bergerak, inflasi terlihat lebih jinak dibanding periode sebelumnya, dan ketimpangan belum meledak. Namun di balik statistik yang tampak tenang, ada masalah yang jauh lebih terasa di kehidupan sehari-hari: harga bahan pokok bergerak lebih cepat daripada pendapatan rakyat, sementara belanja negara kerap terlihat lebih mudah mengalir ke proyek besar ketimbang ke perlindungan daya beli masyarakat.
Di titik inilah frasa “efisiensi” menjadi janggal. Bagi rakyat kecil, efisiensi seharusnya berarti uang negara dipakai sehemat mungkin untuk hasil yang paling besar bagi publik. Tetapi dalam praktik, efisiensi sering dipakai sebagai bahasa administratif yang rapi untuk menekan pos-pos tertentu, sementara proyek besar yang tidak selalu jelas manfaat langsungnya tetap jalan. Akibatnya, rakyat diminta bersabar, sementara biaya hidup terus naik.
Masalah paling nyata ada pada inflasi dan harga pokok. Inflasi mungkin tampak turun dalam beberapa bulan, tetapi harga beras, telur, minyak goreng, cabai, daging, transportasi, dan sewa rumah tidak bergerak dalam satu garis yang sama. Banyak keluarga merasakan bahwa sekalipun gaji naik, kenaikannya tidak cukup mengejar lonjakan kebutuhan harian. Ini terutama berat bagi kelompok menengah ke bawah, karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan jauh lebih besar daripada kelompok atas. Ketika harga makanan naik sedikit saja, ruang belanja mereka langsung menyempit. Uang untuk pendidikan anak, kesehatan, transportasi, atau tabungan menjadi korban pertama.
Karena itu, pernyataan “gaji naik” tidak otomatis berarti “hidup membaik.” Kalau kenaikan upah hanya sekadar menyamai inflasi umum, sementara inflasi bahan pokok lebih tinggi, maka daya beli riil tetap tertekan. Ini sebabnya keresahan rakyat sering tidak tertangkap oleh statistik makro. Secara angka, ekonomi bisa terlihat stabil. Namun di dapur rumah tangga, stabilitas itu tidak selalu terasa.
Masalah berikutnya adalah arah belanja negara. Kita melihat banyak proyek besar yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan: infrastruktur prestisius, kawasan baru, proyek strategis bernilai triliunan, hilirisasi, dan berbagai program prioritas. Sebagian mungkin memang punya manfaat jangka panjang. Tetapi pertanyaan yang harus terus diajukan adalah sederhana: siapa yang paling cepat merasakan manfaatnya, dan apakah biaya yang dikeluarkan sepadan? Jika proyek-proyek itu memerlukan utang besar, membebani fiskal, atau rawan pemborosan, maka rakyat berhak curiga bahwa yang dibangun bukan kesejahteraan, melainkan citra.
Kritik ini tidak berarti semua proyek pemerintah buruk. Negara memang perlu membangun. Jalan, irigasi, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan sistem pangan harus diperkuat. Tetapi pembangunan yang sehat harus lolos dua uji: manfaat nyata dan akuntabilitas. Tanpa dua hal itu, proyek besar mudah berubah menjadi ladang pemborosan. Dan ketika pemborosan terjadi di tengah harga hidup yang tinggi, maka yang dipaksa menanggung beban adalah rakyat biasa.
Karena itu, solusi pertama bukan sekadar memotong anggaran, melainkan mengubah cara negara belanja. Efisiensi yang benar adalah memindahkan uang dari belanja yang tidak produktif ke belanja yang langsung melindungi rakyat. Perjalanan dinas yang berlebihan, rapat seremonial, pengadaan yang tidak perlu, dan struktur birokrasi yang gemuk harus dipangkas. Tapi pada saat yang sama, anggaran untuk pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi publik, dan perlindungan sosial justru harus dikuatkan.
Solusi kedua adalah perlindungan harga bahan pokok. Pemerintah perlu mengelola cadangan pangan dengan lebih agresif, memperkuat distribusi, menekan rantai pasok yang terlalu panjang, dan bertindak cepat ketika harga komoditas utama mulai naik. Bukan hanya reaktif setelah rakyat teriak, tetapi preventif sebelum gejolak menjadi beban sosial. Stabilitas harga pangan jauh lebih penting bagi kesejahteraan rakyat daripada slogan efisiensi yang hanya bagus di pidato.
Solusi ketiga adalah kebijakan upah yang lebih realistis. Kenaikan upah minimum seharusnya tidak berhenti pada angka persentase tahunan yang terasa baik di atas kertas. Upah mesti dipertautkan dengan biaya hidup riil, terutama harga pangan, sewa, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Di banyak daerah, kebutuhan hidup naik lebih cepat daripada formula resmi penetapan upah. Maka, tanpa koreksi yang tegas, upah akan selalu tertinggal.
Solusi keempat adalah transparansi total atas proyek dan anggaran. Setiap proyek besar harus bisa ditelusuri publik: siapa pelaksananya, berapa biaya per komponen, apa target manfaatnya, dan bagaimana hasil auditnya. Selama data itu sulit diakses, ucapan tentang efisiensi akan tetap terdengar seperti formalitas. Rakyat tidak butuh jargon. Rakyat butuh bukti bahwa setiap rupiah dibelanjakan untuk kepentingan publik, bukan untuk melanggengkan kenyamanan elite.
Pada akhirnya, masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan semata-mata soal pertumbuhan atau inflasi. Masalah utamanya adalah distribusi manfaat. Pertumbuhan yang tidak terasa di meja makan, inflasi yang lebih cepat daripada upah, dan proyek besar yang manfaatnya tidak segera menyentuh rakyat akan selalu menimbulkan jarak antara negara dan warga. Jarak itulah yang harus dijembatani.
Negara yang baik bukan yang paling banyak membangun pencitraan, melainkan yang paling mampu menjaga hidup warganya tetap layak. Dan efisiensi yang sejati bukanlah memotong untuk terlihat hemat, melainkan membelanjakan untuk hasil yang benar-benar dirasakan rakyat.
