JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), kepada investor swasta.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menjelaskan total kawasan K-SIGN di Rote Ndao mencapai 12.597,69 hektare. Kawasan tersebut tengah dikembangkan sebagai bagian dari target swasembada garam nasional pada 2027.
Namun, pemerintah tidak akan menggarap seluruh zona karena keterbatasan anggaran.
“Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).
Pemerintah Garap Dua Zona, Delapan Zona Ditawarkan ke Swasta
Frista merinci, KKP akan mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektare dan zona 2 seluas 889,54 hektare. Sementara delapan zona lainnya dengan total 10.673,15 hektare akan ditawarkan kepada investor swasta.
“Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,” jelas Frista.
