Sekolah Negeri yang Tidak Membutuhkan MBG
Sudaryono kemudian memberikan contoh sekolah negeri yang dapat tidak menerima MBG. Ia mengatakan terdapat sekolah negeri yang tidak membutuhkan dana BOS karena kondisi ekonomi orang tua siswa dinilai cukup.
Dalam kondisi tersebut, BGN dapat mengonfirmasi apakah sekolah juga merasa tidak membutuhkan MBG. Jika sekolah dan seluruh pihak terkait menyatakan sepakat tidak menerima, maka MBG tidak disalurkan ke sekolah tersebut.
“Misalnya dana BOS, dana BOS itu kan sekolah negeri dapat. Ada sekolah negeri yang dia enggak perlu dana BOS, karena mungkin orang tua siswanya dan lain sebagainya itu merasa cukup. Nah, itu kemudian kami tanya, perlu MBG?” ujar Sudaryono.
Jika pihak sekolah menjawab tidak membutuhkan MBG dan keputusan tersebut disepakati bersama, BGN akan menghormatinya.
“Ya kita, karena sepakat semua. Karena sekolah negeri pada prinsipnya kalau terima, terima semua, kalau tidak, tidak semua,” kata Sudaryono.
Sementara untuk sekolah swasta, Sudaryono mengatakan penanganannya dinilai lebih mudah karena kondisi sekolah dan kemampuan orang tua siswa dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kriteria penerima MBG.
Dengan demikian, keputusan tidak menerima MBG pada sekolah negeri bukan berlaku untuk sebagian siswa saja. Sekolah harus menentukan pilihan secara keseluruhan dan memastikan keputusan tersebut disepakati pihak-pihak terkait.
