JAKARTA – Pemerintah Pakistan akan menerapkan aturan baru bagi industri otomotif dengan mewajibkan produsen meningkatkan ekspor hingga 12 persen dari nilai kendaraan yang diproduksi di dalam negeri pada 2031.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Automotive Industry Development Policy (AIDP) 2026–31 yang disetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 9 September 2026. Kebijakan itu mengaitkan insentif industri, kinerja ekspor, dan peningkatan kandungan lokal dengan akses terhadap fasilitas tertentu.
Target ekspor akan dinaikkan secara bertahap dari 10 persen menjadi 12 persen dari nilai produksi kendaraan. Produsen yang tidak memenuhi target dapat menghadapi sanksi kepabeanan dan konsekuensi terhadap izin manufaktur.
Pakistan juga menargetkan ekspor kendaraan dan komponen otomotif sekitar US$4,6 miliar dalam periode kebijakan tersebut. Pemerintah turut memberikan insentif untuk mendorong perakitan kendaraan energi baru di dalam negeri.
Jepang Soroti Aturan di WTO
Kebijakan baru Pakistan berpotensi kembali memunculkan sengketa perdagangan dengan Jepang di World Trade Organization (WTO).
Produsen Jepang seperti Toyota, Suzuki, dan Honda memiliki posisi besar di pasar mobil penumpang Pakistan. Menurut laporan yang mengutip Nikkei Asia, ketiganya menguasai sekitar 75 persen penjualan mobil penumpang tahunan di negara tersebut.
Jepang sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan otomotif Pakistan di WTO. Tokyo mempertanyakan ketentuan yang mengaitkan target ekspor dengan fasilitas tarif dan izin impor.
Dalam pertemuan WTO pada April 2026, Jepang meminta agar revisi kebijakan otomotif Pakistan tetap konsisten dengan ketentuan WTO. Pakistan sendiri membantah bahwa kebijakan tersebut diskriminatif dan menyatakan aturan ekspor yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.
Potensi ketegangan perdagangan tersebut muncul ketika hubungan ekonomi kedua negara masih berjalan. Pada 22 September 2026, Pakistan dan Jepang bahkan kembali menyatakan komitmen untuk memperluas kerja sama, termasuk di bidang perdagangan, investasi, dan sektor otomotif.
