Triliunan Rupiah Digelontorkan ke KCBN Muaro Jambi, Warga Sekitar Masih Bergulat dengan Kemiskinan

Jambi – Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi terus dipoles pemerintah sebagai salah satu proyek strategis kebudayaan nasional. Ambisi menjadikan situs percandian terluas di Asia Tenggara itu sebagai warisan dunia UNESCO membuat negara menggelontorkan anggaran fantastis dalam beberapa tahun terakhir.

Namun di balik megahnya proyek revitalisasi dan derasnya aliran dana negara, muncul pertanyaan besar: apakah masyarakat di sekitar kawasan benar-benar ikut menikmati kesejahteraan?

Data dari berbagai sumber menunjukkan anggaran revitalisasi KCBN Muaro Jambi telah mencapai ratusan miliar rupiah. Pada 2024 saja, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengalokasikan sekitar Rp600 miliar untuk revitalisasi kawasan tersebut.

Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan, pemugaran candi, pembebasan lahan, pembangunan pusat informasi budaya, normalisasi kanal kuno hingga penataan lanskap wisata budaya.

Sebelumnya, pemerintah juga menyebut revitalisasi tahap awal telah menyerap sekitar Rp442 miliar. Jika ditotal dengan program konservasi yang berjalan sejak era 1990-an, nilai anggaran yang masuk ke kawasan Muaro Jambi diperkirakan telah menembus lebih dari Rp1 triliun secara akumulatif.

Ironisnya, besarnya anggaran tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
Di sejumlah desa penyangga kawasan cagar budaya, masih banyak warga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan, berkebun tradisional, hingga menjadi buruh harian. Infrastruktur dasar di beberapa titik juga masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari akses jalan lingkungan, sanitasi hingga peluang ekonomi yang dinilai belum tumbuh signifikan dari proyek revitalisasi.

“Yang megah candinya, proyeknya besar, tapi masyarakat sekitar masih banyak yang hidup biasa-biasa saja. Belum terasa dampak ekonominya,” ujar seorang warga kawasan Muaro Jambi yang meminta namanya tidak ditulis.

Kritik serupa juga datang dari Aris, pemerhati kebudayaan di Jambi yang menilai revitalisasi kawasan lebih menonjolkan pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat lokal.

Aris mempertanyakan sejauh mana proyek bernilai ratusan miliar tersebut mampu menciptakan lapangan kerja permanen, meningkatkan pendapatan warga, hingga membangun ekonomi berbasis budaya yang berkelanjutan.

Selain itu, isu transparansi penggunaan anggaran mulai menjadi sorotan publik. Pada masa kepemimpinan Agus Widiatmoko sebagai Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, terdapat sejumlah temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan masih lemahnya tata kelola keuangan di instansi tersebut, temuan-temuan tersebut memunculkan kekhawatiran publik terhadap pengawasan anggaran pemerintah.

Kondisi itu dinilai menjadi alarm penting agar pengelolaan anggaran besar di kawasan strategis seperti KCBN Muaro Jambi benar-benar diawasi secara ketat dan terbuka.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong percepatan revitalisasi Muaro Jambi demi mengejar target pengakuan UNESCO sebagai World Heritage Site.

Namun bagi sebagian masyarakat sekitar, pengakuan dunia dianggap belum cukup jika kesejahteraan warga lokal masih tertinggal di tengah proyek bernilai jumbo yang terus berjalan.

“Jangan sampai masyarakat cuma jadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Aris.

Sementara itu Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, Yanto Manurung ketika dikonfirmasi terkait hal ini, tidak merespons hingga berita ini terbit. Begitu juga dengan Agus Widiatmoko, Eks Kabalai yang menjabat Direktur Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan RI. Mereka berdua kompak bungkam.

Kini publik menanti, apakah proyek revitalisasi KCBN Muaro Jambi benar-benar akan menjadi motor kesejahteraan rakyat, atau justru hanya menjadi etalase megah proyek kebudayaan bernilai triliunan rupiah tanpa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. (*)