Jambi — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menyatakan komitmen untuk menindak tegas seluruh aktivitas geng motor yang dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Provinsi Jambi yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).
Rapat dipimpin dengan melibatkan Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, para bupati dan wali kota, perwakilan TNI, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, akademisi, serta berbagai unsur terkait.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama bertajuk “Menolak Segala Aktivitas Geng Motor di Provinsi Jambi” sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan masyarakat.
Al Haris Dorong Pembinaan Melalui Sekolah Rakyat
Gubernur Al Haris menegaskan penanganan geng motor tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku yang masih berstatus pelajar.
Ia meminta Dinas Pendidikan mendata pelajar yang terlibat geng motor untuk selanjutnya dibina melalui Program Sekolah Rakyat.
“Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor yang ada di Jambi, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pembinaan melalui program Sekolah Rakyat, sebagai upaya mengembalikan para remaja ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik,” ujar Al Haris.
Menurutnya, persoalan geng motor perlu dilihat dari akar permasalahan, termasuk kondisi sosial yang dihadapi sebagian pelaku.
“Kemarin kita sudah ada yang kita masukkan ke Sekolah Rakyat, anak ini bapaknya di penjara karena awalnya broken home mereka ini. Artinya adalah kalau anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi, dididik kembali. Nanti kita minta mereka sekolah di sana, yang tadinya di rumah kurang tersedia makanan, yang mungkin broken home, makan susah dan ini ada Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Al Haris menegaskan keberadaan geng motor tidak boleh dibiarkan karena dinilai membahayakan masyarakat.
“Tidak boleh ada geng motor, geng motor merusak mental anak-anak kita, dan korbannya susah ditebak bisa anak kecil bisa orang tua. Ketika mereka sudah kalap bisa berbuat apa pun. Maka hari ini kita membuat komitmen bersama-sama, kita tidak hanya kolaborasi, kita akan berorkestrasi bersama,” katanya.
Kapolda: Energi Anak Muda Harus Disalurkan ke Hal Positif
Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencari solusi atas maraknya aksi geng motor.
Menurutnya, selain penegakan hukum yang memerlukan landasan hukum yang jelas, diperlukan pula langkah pembinaan agar energi generasi muda dapat diarahkan ke kegiatan yang positif.
“Yang paling nyata itu adalah bagaimana bisa menyalurkan energi besar dalam diri mereka ini menjadi hal yang positif,” jelas Kapolda.
Kajati: Geng Motor Sudah Mengarah pada Tindak Pidana Serius
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi menegaskan pihaknya mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Jambi.
Ia menilai keberadaan geng motor tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja semata.
“Fenomena kelompok bermotor di wilayah Provinsi Jambi saat ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sekadar kenakalan remaja. Ketika sekelompok pemuda berkumpul dengan sengaja membekali diri mereka dengan senjata tajam seperti parang, celurit, egrek, dan busur panah, kemudian melakukan penyerangan hingga menyebabkan luka berat bahkan kematian, maka tindakan ini adalah murni tindak pidana serius,” ujar Sugeng.
Menurutnya, negara harus hadir melalui sinergi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan ruang publik serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
