JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendukung percepatan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Jambi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.
Operasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI Angkatan Udara dengan memusatkan kegiatan di Bandara Sultan Thaha Jambi.
Politisi Partai Golkar yang juga legislator daerah pemilihan Muaro Jambi–Batang Hari itu menilai langkah tersebut sebagai strategi yang tepat untuk mengurangi risiko kebakaran sejak dini.
“Kami di DPRD Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPB, BMKG, dan TNI AU yang telah bergerak cepat merespons status siaga darurat karhutla di Jambi. Langkah Operasi Modifikasi Cuaca ini sangat tepat dilakukan sebagai upaya pencegahan dini,” ujar Ivan Wirata, Senin (8/6/2026).
Fokus Jaga Kelembapan Lahan Gambut
Menurut Ivan, operasi hujan buatan tidak hanya bertujuan meningkatkan curah hujan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelembapan lahan gambut yang selama ini menjadi kawasan paling rentan terhadap kebakaran.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas.
“Kami menyambut baik fokus operasi ini yang juga menyasar pembasahan lahan gambut. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketika gambut sudah kering dan terbakar, proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, pencegahan melalui hujan buatan merupakan investasi keselamatan bagi masyarakat Jambi,” katanya.
DPRD Siap Dukung dari Sisi Anggaran dan Regulasi
Sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Ivan menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan anggaran maupun regulasi yang diperlukan pemerintah daerah.
