Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai regulasi terbaru terkait implementasi HAM dalam birokrasi, termasuk standar pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas ASN dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam praktik pelayanan sehari-hari, khususnya di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berkeadaban.