Di dalam negeri, pelaku proyek juga masih menghadapi tantangan teknis dalam pengembangan pasar karbon. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan tenaga profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPD RI menyampaikan tiga usulan dalam memperkuat kemitraan global.
Pertama, memperkuat tata kelola iklim multilevel melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Pembagian tersebut perlu mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program.
Kedua, menyiapkan fasilitas pengembangan proyek di tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diharapkan memberikan dukungan teknis untuk studi kelayakan, pembangunan infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Dukungan tersebut dinilai penting agar proyek iklim di provinsi dengan kapasitas fiskal terbatas tetap memiliki kelayakan ekonomi.
Ketiga, memastikan pembagian manfaat yang berkeadilan. Setiap transaksi karbon perlu menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.
Tamsil juga menyebut lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah dalam aksi iklim.
