Dalam kerangka demokrasi deliberatif, konsep tersebut mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang dinilai dapat mendorong ketergantungan terhadap modal dari eksploitasi sumber daya alam.
Untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan, DPD RI disebut telah mengusulkan 73 rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebanyak 21 rancangan di antaranya berkaitan dengan ekologi dan ekonomi hijau atau disebut sebagai Green Legislation.
Rancangan tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, kawasan perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat.
DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Tamsil memaparkan sejumlah data dan program lingkungan Indonesia. Hingga 2024, deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, sementara kawasan berhutan mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan.
Ia juga menyampaikan sejumlah upaya pemerintah, di antaranya program FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan seluas 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Tiga Usulan DPD RI untuk Memperkuat Kemitraan Global
Meski demikian, Tamsil menilai pelaksanaan aksi iklim di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum terealisasinya banyak komitmen pembiayaan internasional.
