Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan penunjukan lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui skema baru ini, perusahaan diwajibkan menyediakan dana untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan masa transisi hingga Oktober 2027.
Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, Jumat (13/11/2026), melalui kanal YouTube @NgoPiSIK.
Menurut Indah, Dana Cadangan Pesangon menjadi salah satu pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja setelah hubungan kerja berakhir.
“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” tambahnya.
Dana Pesangon Dikelola Lembaga Pemerintah
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
