Meski menjadi kewajiban pengusaha, Pasal 253 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan DCP. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.
Sanksi yang diatur meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyediaan, pengelolaan, dan tata cara pengenaan sanksi DCP akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK. Namun, pelaksanaan skema tersebut masih memerlukan pembentukan lembaga pengelola dan aturan teknis sebagai pedoman bagi perusahaan.
