Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan penunjukan lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui skema baru ini, perusahaan diwajibkan menyediakan dana untuk menjamin pembayaran hak pekerja apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan masa transisi hingga Oktober 2027.
Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, Jumat (13/11/2026), melalui kanal YouTube @NgoPiSIK.
Menurut Indah, Dana Cadangan Pesangon menjadi salah satu pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja setelah hubungan kerja berakhir.
“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” tambahnya.
Dana Pesangon Dikelola Lembaga Pemerintah
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
Dana tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun, sepanjang pekerja yang bersangkutan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Dalam aturan itu, pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk. Artinya, dana tersebut tidak hanya dicadangkan dan dikelola sendiri oleh perusahaan.
Indah menjelaskan, mekanisme ini mengharuskan pengusaha memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” jelasnya.
Pemerintah memberikan masa transisi paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Dengan demikian, perusahaan ditargetkan mulai mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke lembaga pemerintah pada Oktober 2027.
Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan
Indah menyebut DCP sebagai bentuk perlindungan konkret bagi pekerja. Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja tidak memperoleh hak pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan PHK massal.
“Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar,” beber Indah.
Meski menjadi kewajiban pengusaha, Pasal 253 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan DCP. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.
Sanksi yang diatur meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyediaan, pengelolaan, dan tata cara pengenaan sanksi DCP akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK. Namun, pelaksanaan skema tersebut masih memerlukan pembentukan lembaga pengelola dan aturan teknis sebagai pedoman bagi perusahaan.
