Dana tersebut ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun, sepanjang pekerja yang bersangkutan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Dalam aturan itu, pengelolaan DCP dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk. Artinya, dana tersebut tidak hanya dicadangkan dan dikelola sendiri oleh perusahaan.
Indah menjelaskan, mekanisme ini mengharuskan pengusaha memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” jelasnya.
Pemerintah memberikan masa transisi paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Dengan demikian, perusahaan ditargetkan mulai mengalihkan pengelolaan dana pesangon ke lembaga pemerintah pada Oktober 2027.
Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan
Indah menyebut DCP sebagai bentuk perlindungan konkret bagi pekerja. Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja tidak memperoleh hak pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau melakukan PHK massal.
“Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar,” beber Indah.
