Menurutnya, daerah merupakan wilayah yang paling langsung merasakan dampak perubahan iklim. Daerah juga menjadi tempat lahirnya solusi sekaligus lokasi agar investasi iklim dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek,” tegasnya.
Tamsil mencontohkan kelompok masyarakat yang menghadapi risiko akibat perubahan iklim, seperti petani yang harus beradaptasi dengan musim yang semakin sulit diprediksi, nelayan yang menghadapi perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari banyaknya janji yang disampaikan dalam forum internasional. Keberhasilan tersebut harus terlihat melalui kerja sama nyata antarnegara dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah kota dan daerah dalam menjalankan komitmen iklim nasional. Kesiapan tersebut mencakup pembagian kewenangan yang jelas, ketersediaan data, kapasitas teknis, serta akses terhadap pembiayaan.
Dengan dukungan tersebut, aksi rendah karbon di daerah diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Green Democracy dan Agenda Legislasi Ekologi
Tamsil turut memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
