Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Bareskrim menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. Slamet Uliandi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Ia tidak ditahan karena kondisi kesehatannya.
Kasus tersebut disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ancaman pidana untuk pasal-pasal tersebut berbeda, mulai dari maksimal enam hingga 10 tahun penjara, sesuai ketentuan yang disangkakan penyidik.
Hingga pertemuan di Hambalang berlangsung, belum ada keterangan resmi yang menyebutkan bahwa agenda Prabowo bersama 10 mantan Kapolri secara khusus membahas perkara dugaan penyadapan tersebut. Sekretariat Presiden menyampaikan pertemuan itu sebagai forum pertukaran pandangan dan pengalaman antargenerasi kepemimpinan.
