Jakarta — Sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan aktivitas permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat masih memegang kontrak dari sektor publik Inggris.
Berdasarkan temuan investigasi Al Jazeera, terdapat 125 kontrak yang teridentifikasi dengan nilai mencapai 2,129 miliar poundsterling atau sekitar Rp51,14 triliun, dengan asumsi kurs Rp24.024 per poundsterling Inggris.
Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan catatan pengadaan pemerintah, dokumen perusahaan, serta data analis pengadaan publik Tussell.
Sedikitnya 17 perusahaan dan entitas dalam daftar tersebut memiliki kontrak di berbagai sektor publik Inggris. Bidangnya mencakup pemeliharaan jalan, transportasi, layanan darurat hingga perizinan kendaraan.
Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari lima kelompok usaha yang disebut dalam basis data Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait aktivitas bisnis yang berhubungan dengan permukiman Israel.
Kelima kelompok usaha itu adalah perusahaan teknologi dan komunikasi Amerika Serikat (AS) Motorola Solutions, perusahaan material bangunan asal Jerman Heidelberg Materials, perusahaan teknik asal Prancis Egis, produsen kereta asal Spanyol CAF, serta konglomerat China Fosun.
Kontrak Motorola Solutions Capai Rp40,84 Triliun
Nilai kontrak terbesar berasal dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Motorola Solutions. Total kontraknya mencapai lebih dari 1,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp40,84 triliun.
Sebagian besar nilai tersebut berasal dari anak usaha Motorola Solutions di Inggris, Airwave Solutions.
Airwave mendapatkan perpanjangan kontrak senilai 1,562 miliar poundsterling atau sekitar Rp37,52 triliun dari Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Kontrak tersebut berkaitan dengan penyediaan jaringan komunikasi aman bagi kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans di Inggris, Skotlandia, serta Wales.
Profesor hukum internasional London School of Economics Stephen Humphreys mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi Inggris.
“Bukti yang ada semakin menunjukkan bahwa Inggris mungkin melanggar kewajiban internasionalnya dengan terus memberikan kontrak kepada entitas yang diidentifikasi PBB memberikan bantuan semacam ini,” kata Humphreys.
Motorola Solutions dan anak usahanya di Israel tercantum dalam basis data PBB sejak pertama kali diterbitkan pada 2020 dan masih tercantum dalam versi terbaru.
Menurut laporan tersebut, Motorola dikaitkan dengan penyediaan peralatan serta layanan keamanan bagi perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel. Teknologinya juga disebut digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan di sejumlah permukiman.
