JAMBI — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menetapkan dan menahan LK, reviewer pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus & Rekan, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung, Rabu(26/8/26).
LK ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penilaian nilai ganti kerugian tanah.
Penyimpangan tersebut diduga menjadi bagian penting dalam proses pembayaran tanah yang akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.929.466.700 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
Kasi Penkum Kejati Jambi Nolly Wijaya S.H.,M.H., mengatakan, Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Jambi Nomor TAP-03/L.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026.
Pada hari yang sama, Kasi Penkum menjelaskan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-03/L.5/Fd.2/08/2026.
LK ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026 di Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.
Penilaian tanah diduga bermasalah
Kasus ini bermula dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.
Penyidik menduga LK tidak melakukan penilaian nilai ganti kerugian tanah sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah data harga tanah yang digunakan sebagai dasar penilaian diduga tidak diperoleh melalui proses yang benar.
Persoalan tidak berhenti pada substansi penilaian.
LK juga diduga memalsukan tanda tangan penanggung jawab KJPP Agus, Ali, Firdaus & rekan dalam laporan hasil penilaian. Laporan tersebut kemudian disebut tidak dilaporkan ke Sistem Pelaporan Laporan Penilaian Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.
Dengan kondisi tersebut, laporan penilaian itu diduga tidak memenuhi ketentuan sebagai laporan penilaian yang sah.
Namun, laporan tersebut tetap diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tanah.
Di titik inilah dugaan penyimpangan tersebut berujung pada kerugian keuangan negara.
Diduga libatkan pihak lain
Lebih lanjut, penyidik menduga LK tidak bekerja sendiri. Dalam keterangannya, penyidik menyebut perbuatan tersebut dilakukan bersama AS dan DS.
Keterlibatan para pihak tersebut masih terus didalami. Kejati Jambi juga masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perbuatan secara utuh serta memastikan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara.
Penyidik telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti untuk menetapkan LK sebagai tersangka. Bukti tersebut antara lain berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, serta barang bukti lainnya.
“Berdasarkan hasil perhitungan auditor Pengawasan Kejati Jambi, dugaan korupsi dalam pengadaan tanah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp11,929 miliar,” kata Nolly kepada wartawan.
Jalan menuju ujung jabung
Perkara ini berkaitan dengan rencana pembangunan akses jalan Jambi menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Perencanaan teknis jalan tersebut telah dibuat sejak 2010 dengan panjang sekitar 80 kilometer.
Jalur tersebut melintasi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, hingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam proses pengadaan tanah yang berlangsung pada 2019-2023, LK bertindak sebagai reviewer pada KJPP yang terlibat dalam proses penilaian.
Kasi Penkum juga menyampaikan, penyidik menduga posisi tersebut kemudian digunakan untuk membuat atau menyetujui laporan penilaian yang tidak sesuai ketentuan. Laporan itu selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai ganti kerugian tanah.
Dengan demikian, dugaan korupsi dalam perkara ini bukan sekadar persoalan administratif dalam penyusunan laporan.
Penyidik tengah mengusut dugaan penyimpangan proses penilaian yang kemudian digunakan dalam proses pembayaran tanah dan berkontribusi terhadap timbulnya kerugian negara.
Kini, LK menjalani proses hukum sebagai tersangka. Sementara penyidikan masih berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dan keseluruhan konstruksi perkara. ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut sebagaimana tercantum dalam surat sangkaan. (GS)
