Karhutla di Jambi Memanas, DPRD Minta Sosialisasi Larangan Bakar Lahan Diperkuat

JAMBI – DPRD Provinsi Jambi meminta sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan diperkuat menyusul meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Muaro Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga meminta perusahaan menaati aturan yang berlaku dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

“Saya tegaskan dan imbau juga terhadap para perusahaan manapun itu jangan membakar lahan sembarangan,” jelasnya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ivan mengatakan kondisi kemarau saat ini perlu diantisipasi karena suhu berada di atas 30 derajat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi potensi karhutla.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki rencana atau roadmap penanganan karhutla yang terintegrasi.

“Tentunya Karhutlah ini perintahkan seluruh stokholder harus mempunyai planing atau rodmet yang terintegrasi,” tegasnya.

Jambi Siapkan 81 Pos Terpadu

Ivan menyebut Provinsi Jambi saat ini memiliki 81 titik pos terpadu untuk penanganan karhutla.

Dari jumlah tersebut, 11 pos menjadi tanggung jawab melalui APBD, sedangkan pos lainnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla.

Selain kesiapsiagaan di tingkat pos, Ivan menyebut pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara untuk menghadapi potensi kebakaran.

“Kemudian langkah dari BNPB pusat ialah menyiapkan 3 helikopter waterbombing, yang menyiapkan kondisi air, kalau tidak salah 1900 hotspot itu jangan sampai terjadi pembakaran dan perusahaan bekerjsama dengan BPTB Jamb,” terangnya.

Ia juga menyebut kebutuhan dua helikopter patroli untuk memantau kondisi hotspot serta pesawat untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

Menurut Ivan, laporan mengenai kondisi karhutla juga harus dilakukan secara cepat.

“Kemudian, harus ada 2 Helikopter patroli, yang melihat kondisi kondisi hostpot serta kemudian kita harus ada pesawat OMC dengan tujuan merekayasa hujan buatan dan terus laporan harus 1×24 jam, harus rill time, tentunya yang terdiri dari 81 itu siap siaga.”

Kesiapan Sumber Air Baku Jadi Perhatian

Selain penanganan titik api, Ivan menyoroti ketersediaan sumber air selama musim kemarau.

Ia mengatakan ketinggian permukaan air Sungai Batanghari perlu terus dipantau. Informasi mengenai kondisi tersebut disampaikan oleh BWSS.

“Kemudian kita selalu mengecek ketinggian permukaan air sungai batanghari, makanya BWSS selalu memberikan informasi, berapa tingkat kemarau dan tingkat ketinggian sungai batanghari,” tuturnya.

Menurut Ivan, kesiapan sumber air baku juga penting karena terdapat ketergantungan terhadap air Sungai Batanghari.

“Kemarau saat ini, sumber air baku harus siap 90 persen ketergantungan air sungai batanghari, yang artinya harus ada secara parsial, air baku harus ada daerah daerah kekeringan seperti pihak PDAM menyiapkan menyiapkan air- air bersih yang tidak mempunyai sumber air baku.”

Karhutla di Muaro Jambi Kembali Terjadi

Ivan menyebut penambahan titik hotspot kembali terjadi, termasuk di wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

“Kemarin ada bertambah titik hospot, sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi terjadi kebakaran lagi, bagaimanapun semaksimal mungkin mengawasi, tapi titik titik hospot itupun menjadi karhutlah.”

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan mendorong sosialisasi pencegahan dilakukan secara lebih intensif melalui tim terpadu yang berada di 81 pos kabupaten dan kota.

“Masyarakat untuk tidak membakar dan itu harus disosialisasi dan tim-tim terpadu yang ada di 81 pos kabupaten kota, tentunya kita bagaimana menjerokan Karhutlah dan harus cepat diantisipasi,” ujarnya.

Ivan mengingatkan kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu kabut asap, berdampak terhadap kesehatan seperti ISPA, mengganggu transportasi udara, serta memberikan dampak terhadap perekonomian dan menimbulkan kerugian.

Rp3 Miliar untuk 11 Pos Karhutla

Ivan mengatakan pemerintah provinsi telah memberikan dukungan anggaran untuk operasional 11 pos yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi.

“Ya kami pemerintah, intervensi kami adalah pembiayaan terhadap angka 11 pos melalui angka APBD dan sudah 3 miliar anggaran APBD sudah kita luncurkan untuk pembiayaan posko posko di 11 pos yang menjadi kewenangan provinsi Jambi,” tuturnya.

Ia menambahkan, apabila kondisi karhutla tidak terkendali dan meluas, pemerintah akan menyiapkan langkah melalui perubahan anggaran.

Ivan kembali mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran lahan selama kondisi cuaca dan iklim tidak menguntungkan.

“Kalau membuka lahan jangan secara pembakaran dan aturan aturan itu sudah ada petunjuknya atau SOP dan taat terhadap sosialiasi dampak dari membakar sembarangan,” katanya.