Solusi kedua adalah perlindungan harga bahan pokok. Pemerintah perlu mengelola cadangan pangan dengan lebih agresif, memperkuat distribusi, menekan rantai pasok yang terlalu panjang, dan bertindak cepat ketika harga komoditas utama mulai naik. Bukan hanya reaktif setelah rakyat teriak, tetapi preventif sebelum gejolak menjadi beban sosial. Stabilitas harga pangan jauh lebih penting bagi kesejahteraan rakyat daripada slogan efisiensi yang hanya bagus di pidato.
Solusi ketiga adalah kebijakan upah yang lebih realistis. Kenaikan upah minimum seharusnya tidak berhenti pada angka persentase tahunan yang terasa baik di atas kertas. Upah mesti dipertautkan dengan biaya hidup riil, terutama harga pangan, sewa, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Di banyak daerah, kebutuhan hidup naik lebih cepat daripada formula resmi penetapan upah. Maka, tanpa koreksi yang tegas, upah akan selalu tertinggal.
Solusi keempat adalah transparansi total atas proyek dan anggaran. Setiap proyek besar harus bisa ditelusuri publik: siapa pelaksananya, berapa biaya per komponen, apa target manfaatnya, dan bagaimana hasil auditnya. Selama data itu sulit diakses, ucapan tentang efisiensi akan tetap terdengar seperti formalitas. Rakyat tidak butuh jargon. Rakyat butuh bukti bahwa setiap rupiah dibelanjakan untuk kepentingan publik, bukan untuk melanggengkan kenyamanan elite.
Pada akhirnya, masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan semata-mata soal pertumbuhan atau inflasi. Masalah utamanya adalah distribusi manfaat. Pertumbuhan yang tidak terasa di meja makan, inflasi yang lebih cepat daripada upah, dan proyek besar yang manfaatnya tidak segera menyentuh rakyat akan selalu menimbulkan jarak antara negara dan warga. Jarak itulah yang harus dijembatani.
