Karena itu, pernyataan “gaji naik” tidak otomatis berarti “hidup membaik.” Kalau kenaikan upah hanya sekadar menyamai inflasi umum, sementara inflasi bahan pokok lebih tinggi, maka daya beli riil tetap tertekan. Ini sebabnya keresahan rakyat sering tidak tertangkap oleh statistik makro. Secara angka, ekonomi bisa terlihat stabil. Namun di dapur rumah tangga, stabilitas itu tidak selalu terasa.
Masalah berikutnya adalah arah belanja negara. Kita melihat banyak proyek besar yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan: infrastruktur prestisius, kawasan baru, proyek strategis bernilai triliunan, hilirisasi, dan berbagai program prioritas. Sebagian mungkin memang punya manfaat jangka panjang. Tetapi pertanyaan yang harus terus diajukan adalah sederhana: siapa yang paling cepat merasakan manfaatnya, dan apakah biaya yang dikeluarkan sepadan? Jika proyek-proyek itu memerlukan utang besar, membebani fiskal, atau rawan pemborosan, maka rakyat berhak curiga bahwa yang dibangun bukan kesejahteraan, melainkan citra.
Kritik ini tidak berarti semua proyek pemerintah buruk. Negara memang perlu membangun. Jalan, irigasi, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan sistem pangan harus diperkuat. Tetapi pembangunan yang sehat harus lolos dua uji: manfaat nyata dan akuntabilitas. Tanpa dua hal itu, proyek besar mudah berubah menjadi ladang pemborosan. Dan ketika pemborosan terjadi di tengah harga hidup yang tinggi, maka yang dipaksa menanggung beban adalah rakyat biasa.
Karena itu, solusi pertama bukan sekadar memotong anggaran, melainkan mengubah cara negara belanja. Efisiensi yang benar adalah memindahkan uang dari belanja yang tidak produktif ke belanja yang langsung melindungi rakyat. Perjalanan dinas yang berlebihan, rapat seremonial, pengadaan yang tidak perlu, dan struktur birokrasi yang gemuk harus dipangkas. Tapi pada saat yang sama, anggaran untuk pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi publik, dan perlindungan sosial justru harus dikuatkan.
