Uji kompetensi lanjutan di Lembaga Adminitrasi Negara (LAN).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sistem merit hanya dijadikan slogan, sementara praktik di balik layar berjalan dengan pola lama, titipan, kedekatan, dan kompromi kekuasaan?

Sejumlah kalangan menilai, jika benar ada intervensi dalam proses ini, maka hal tersebut merupakan kemunduran besar bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Jabatan strategis yang seharusnya diisi oleh figur kompeten berpotensi menjadi alat balas jasa politik.

Bupati Tanjab Barat kini berada di bawah tekanan publik. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Jika tidak ada penjelasan terbuka, maka kecurigaan akan terus membesar dan mencederai kepercayaan masyarakat.

Publik menunggu, apakah ini benar seleksi terbuka yang jujur, atau sekadar panggung formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat sejak awal? (*)