Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Rabu, 1 April 2026. Langkah ini menjadi upaya serius dalam memperkuat sektor peternakan, khususnya mendorong kemitraan peternak serta pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi di Provinsi Jambi.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Jambi dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST., MM., MT bersama Dr. Faizal Riza, ST., MT. Turut hadir Ketua Komisi II Ir. H. Erpan, M.E, serta anggota lainnya, yakni H. Muhamad Mahdan, S.Kom; Yudi Hariyanto, EY; H. Abdul Hamid, SH; Suwarno, SE; Amrizal, S.A.P; Darmaiyansah, S.Pd, MM; Dr. H. Sukandar, M.Si; dan Mohd. Rendra Ramadhan Usman.
Kehadiran lengkap unsur pimpinan dan anggota DPRD ini menunjukkan keseriusan dalam mengawal isu strategis di sektor peternakan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti pentingnya pola kemitraan inti-plasma yang selama ini menjadi tulang punggung usaha peternakan ayam broiler.
Skema kemitraan tersebut dinilai mampu membuka akses permodalan, menjamin pasar, serta meningkatkan produktivitas peternak. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti risiko penyakit ternak, fluktuasi harga pakan, kualitas bibit (DOC), hingga persoalan keadilan dalam sistem bagi hasil.
Selain itu, persoalan teknis seperti manajemen kandang yang belum optimal serta lemahnya pengelolaan risiko juga menjadi perhatian. Bahkan, di beberapa wilayah seperti Tanjungjabung Barat, ketersediaan daging ayam masih kerap mengalami kelangkaan yang berdampak pada stabilitas harga di masyarakat.
Dalam konsultasi tersebut, Komisi II DPRD Jambi juga menggali informasi terkait rencana pemerintah pusat dalam penguatan sektor peternakan nasional. Pemerintah tengah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan industri ayam terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini mencakup pembangunan fasilitas dari hulu hingga hilir, seperti pabrik pakan, pembibitan, budidaya, rumah potong unggas, hingga cold storage, dengan target ratusan unit di puluhan provinsi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan integrasi sistem produksi, diharapkan tercipta efisiensi, peningkatan nilai tambah, serta kesejahteraan peternak secara berkelanjutan.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa konsultasi ini menjadi momentum penting agar kebijakan pusat dapat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Kemitraan peternakan harus memberikan keadilan dan kepastian bagi peternak lokal. Jangan sampai peternak hanya menjadi pelengkap dalam sistem, tetapi harus menjadi pelaku utama yang mendapatkan manfaat nyata,” ujarnya.
Ivan, yang akrab disapa Bang Ivan Wirata (BIW), juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan mitra agar pelaksanaan kemitraan berjalan transparan dan proporsional. Menurutnya, kejelasan regulasi dan penguatan pengawasan sangat diperlukan, mulai dari tahap perjanjian kerja sama hingga proses produksi dan pembagian hasil.
Lebih lanjut, ia berharap program nasional, termasuk investasi besar di sektor peternakan, dapat membuka peluang bagi Provinsi Jambi untuk terlibat aktif. Ia mendorong agar Jambi menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan industri ayam terintegrasi.
“Dengan potensi wilayah yang kita miliki, Jambi sangat layak menjadi bagian dari program ini. Harapannya, ke depan peternak kita tidak hanya kuat di produksi, tetapi juga mampu masuk ke rantai hilir industri,” tuturnya.
Konsultasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sektor peternakan yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.
