Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Kamis, 2 April 2026.
Kunjungan ini difokuskan pada upaya memperkuat sarana dan prasarana (sarpras) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal guna mendorong sistem bisnis perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa pelabuhan perikanan dengan dukungan sarana yang memadai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Pelabuhan perikanan bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi menjadi pusat aktivitas ekonomi—mulai dari pendaratan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan. Jika sarprasnya lengkap, maka nilai jual ikan bisa meningkat signifikan dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah kebutuhan prioritas di PPP Kuala Tungkal. Di antaranya peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan air bersih, instalasi listrik, serta pembangunan cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Selain itu, optimalisasi dermaga dan kolam pelabuhan dinilai penting agar proses bongkar muat kapal nelayan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Ivan Wirata juga menekankan perlunya penguatan sistem distribusi dan pemasaran melalui tata kelola TPI yang transparan serta terintegrasi dengan industri perikanan.
“Kalau distribusi lancar dan harga transparan, nelayan tidak lagi dirugikan. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang sehat dari hulu hingga hilir,” katanya.
Dukungan terhadap sektor hulu-hilir juga menjadi perhatian, termasuk ketersediaan pabrik es balok sebagai penunjang utama dalam menjaga mutu ikan. Saat ini, UPTD PPP Kuala Tungkal masih menghadapi kendala teknis pada unit produksi es, sehingga kapasitas produksi belum optimal.
“Kami mendorong agar bantuan pembangunan dan perbaikan pabrik es balok bisa segera direalisasikan. Ini kebutuhan vital, karena tanpa es, kualitas ikan sulit dipertahankan, apalagi untuk distribusi jarak jauh,” ujar Ivan.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD Jambi juga mengajukan sejumlah hal strategis kepada KKP, mulai dari skema dukungan anggaran, penguatan kelompok usaha bersama (KUB), hingga peluang program nasional tahun 2026 yang dapat diakses oleh Provinsi Jambi.
Ivan berharap hasil konsultasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program konkret dari pemerintah pusat.
“Kami ingin ada langkah nyata. Jambi punya potensi perikanan tangkap yang besar, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat. Tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memaksimalkannya,” tuturnya.
Dengan penguatan sarana dan prasarana tersebut, PPP Kuala Tungkal diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir serta meningkatkan daya saing sektor perikanan Jambi di tingkat nasional.
