Jambi – Kemacetan yang kerap terjadi di Jembatan Batanghari I kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, mengusulkan pembangunan duplikasi Jembatan Batanghari I sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur strategis tersebut.

Menurut Edi, Jembatan Batanghari I merupakan salah satu akses utama yang menghubungkan Kota Jambi dengan wilayah timur Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh. Tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari membuat kemacetan hampir menjadi pemandangan rutin, terutama pada jam sibuk dan musim libur.

Ia menilai persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pemetaan berbagai faktor penyebab sebelum menentukan solusi yang tepat.

“Kita akan coba untuk duplikasi jembatan. Nanti skema Tol Jambi–Rengat ini juga akan membutuhkan jembatan. Kita lihat dan petakan semua problemnya. Kemacetan di Jembatan Batanghari I ini memang sudah lama terjadi. Besok saya akan rapat dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), nanti akan kita petakan semua persoalannya,” ujar Edi Purwanto.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, rencana pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat menjadi momentum untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk kemungkinan pembangunan jembatan baru yang dapat terintegrasi dengan jaringan jalan nasional.

Pemetaan Penyebab Kemacetan Jadi Prioritas

Edi menegaskan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab utama kemacetan. Sejumlah faktor yang akan dipetakan meliputi kapasitas jembatan yang terbatas, tingginya arus kendaraan, hingga pengembangan jaringan transportasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat pada masa mendatang.

Selama ini, Jembatan Batanghari I menjadi urat nadi transportasi darat yang dilintasi kendaraan pribadi, angkutan barang, bus antarkota, hingga kendaraan logistik yang menghubungkan Jambi dengan sejumlah provinsi di Pulau Sumatera.

Akibat tingginya volume kendaraan, antrean panjang kerap terjadi dan berdampak pada meningkatnya waktu tempuh serta biaya operasional transportasi.