Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah perwakilan masyarakat yang menyampaikan persoalan lingkungan, konflik lahan, hingga dampak proyek di sejumlah daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/9/2026). Sejumlah perwakilan yang hadir berasal dari kelompok masyarakat, petani, dan nelayan dari berbagai wilayah.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Prima Tarigan, mengatakan kelompok yang datang membawa persoalan dari kawasan pesisir, konflik lahan, hingga penggusuran masyarakat perkotaan.
“Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta. mungkin ini pas waktunya karena mungkin di Jakarta ada Pak Pramono nanti bisa langsung direct,” kata Dana di kompleks parlemen.
Warga Banten Adukan Konflik Lahan
Salah satu persoalan disampaikan Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara. Ia mengadukan konflik lahan yang menurutnya berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.
Kholid mengatakan status PSN membuat masyarakat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan lahan mereka. Ia juga mendorong DPR mengkaji kembali tata ruang di Banten karena menilai perubahan tata ruang belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. kita beli dengan harga yang semena-mena,” kata dia.
