Warga Indramayu Soroti Dampak PSN
Aduan lain disampaikan Hatta, warga Indramayu. Ia menyampaikan persoalan yang menurutnya berdampak terhadap sekitar 2 ribu kepala keluarga serta lahan masyarakat.
Hatta mengatakan masyarakat di kawasan pesisir, mulai dari Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu, telah menggantungkan kehidupan pada wilayah tersebut selama puluhan tahun.
“Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih,” kata Hatta.
Persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut mencakup lahan pertanian, tambak, serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.
Warga Marunda Adukan Penggusuran
Perwakilan warga Marunda, Jakarta Utara, Jan Torpa Saribu, turut menyampaikan persoalan penggusuran yang dialami warga Marunda Kepu.
Ia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada sejumlah lembaga dan meminta DPR ikut memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi warga.
“Udah ke Komnas HAM, udah ke LBHI, udah ke DPRD, melaporkan masalah eh, penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu,” kata Jan.
Selain persoalan dari Jakarta dan Banten, audiensi juga diikuti perwakilan masyarakat dari daerah lain yang menyampaikan masalah lingkungan dan pemulihan pascabencana. ANTARA melaporkan salah satu aduan berkaitan dengan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Fraksi PDIP Janji Tindak Lanjut Aduan
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Dolfie Othniel Frederic mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan akan diteruskan melalui komisi DPR sesuai bidang mitra masing-masing.
Dolfie mengatakan persoalan tersebut akan dilihat dari sisi regulasi dan kebijakan sebelum dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah.
“Nah, itu kan kita nanti lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi,” ujar Dolfie.
Dolfie juga memastikan masukan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota Fraksi PDIP yang berasal dari komisi terkait, sehingga aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja DPR.
Dengan demikian, tindak lanjut atas berbagai aduan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pembahasan di komisi-komisi DPR sesuai persoalan yang disampaikan masing-masing kelompok masyarakat.
