Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap pelaksanaan Program BioCF ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) Provinsi Jambi dalam closing meeting fase pra-investasi Tahun Anggaran 2022–2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Senin (04/05/2026) pagi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, jajaran Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Ir. Ary Sudijanto, MSE, Direktur Perhimpunan dan Pengembangan Dana BPD LH RI Endah Tri Kurniawaty, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc, serta tamu undangan lainnya.
Program BioCF ISFL merupakan inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan tata guna lahan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Melalui closing meeting ini, diharapkan berbagai pembelajaran selama empat tahun terakhir dapat menjadi fondasi kuat bagi masa depan tata kelola lingkungan di Jambi.
Kegiatan ini mengangkat tema “Membangun Paradigma Baru Pertumbuhan Ekonomi Hijau Melalui Pembelajaran Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Yurisdiksi di Provinsi Jambi.”
Dalam sambutannya, Wagub Sani menyampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah pelaksana BioCF ISFL di Indonesia, dengan potensi besar pada sektor sumber daya hutan dan lahan.
“Kita memiliki kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut yang luas, serta kawasan mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan,” ujar Wagub Sani.
Ia menambahkan, tantangan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi melalui penguatan tata kelola serta penerapan praktik berkelanjutan di sektor kehutanan, pertanian, dan penggunaan lahan lainnya.
Pada fase pra-investasi, fokus program mencakup penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, penerapan praktik ramah lingkungan, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan (M&E dan MRV) agar lebih terukur dan akuntabel.
“Komitmen Jambi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui aksi nyata adaptasi dan mitigasi lintas sektor. Dalam periode 2021–2025, kita menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO₂e melalui penguatan sektor kehutanan dan lahan,” jelasnya.
Selain itu, Jambi juga mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dengan kontribusi sekitar 10 persen dari target nasional. Program BioCF ISFL menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut, termasuk dalam persiapan menuju fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA.
“Dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan Jambi dapat mencapai USD 70 juta,” ungkap Wagub Sani.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa agenda penurunan emisi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah. Hal ini telah diarusutamakan dalam RPJMD Provinsi Jambi serta diperkuat melalui roadmap ekonomi hijau sebagai paradigma pembangunan baru.
“Arah kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Program BioCF ISFL menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan visi tersebut di tingkat tapak,” tegasnya.
Wagub Sani juga meyakini bahwa Jambi memiliki potensi besar menjadi contoh keberhasilan implementasi program penurunan emisi berbasis kinerja di Indonesia.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, kita dapat membuktikan bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kesejahteraan. Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis hasil,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menekankan pentingnya evaluasi fase pra-investasi sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.
“Fase ini telah memberikan banyak pembelajaran. Ke depan, program penurunan emisi akan terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh kabupaten/kota dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan pengelolaan lahan berkelanjutan di Jambi.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen bersama. Menjaga lanskap hutan sekaligus menumbuhkan ekonomi adalah tugas lintas sektor yang harus kita kerjakan bersama,” ujarnya.
