Ia menegaskan, MTI bukan lembaga yang mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Organisasi profesi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan melalui penelitian, kajian teknis, dan masukan independen.

Sebagai tindak lanjut, MTI Wilayah Jambi akan mendorong lima agenda kajian utama, yaitu:

  1. Keselamatan transportasi, untuk mengkaji lokasi rawan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
  2. Penataan angkutan barang dan ODOL, untuk mendorong pengawasan kendaraan serta pengaturan daya angkut.
  3. Perlindungan infrastruktur jalan, guna mengkaji dampak kendaraan berat terhadap kondisi dan umur layanan jalan.
  4. Revitalisasi transportasi Sungai Batanghari dan pengembangan multimoda, untuk mengoptimalkan konektivitas melalui berbagai moda transportasi.
  5. Pembangunan sistem data transportasi terpadu, agar informasi dari berbagai instansi dapat dikonsolidasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Transportasi Harus Memberikan Manfaat Ekonomi dan Keselamatan

Ivan mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah kendaraan yang dapat melintas.

Menurutnya, pembangunan transportasi juga harus mampu menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Melalui kepengurusan MTI Wilayah Jambi, ia berharap dapat lahir rekomendasi kebijakan yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

“Jambi membutuhkan transportasi yang bukan sekadar bergerak, tetapi mampu menggerakkan kemajuan daerah,” tegasnya.