Jambi — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi mendorong penyusunan lima agenda kajian untuk menjawab persoalan transportasi di Provinsi Jambi, mulai dari keselamatan lalu lintas, penataan angkutan barang dan kendaraan over dimension over loading (ODOL), hingga pengembangan transportasi multimoda.
Agenda tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar dan Pengukuhan Pengurus MTI Wilayah Jambi yang digelar pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber dari unsur kepolisian, pemerintah, instansi teknis, dan akademisi.
Ketua MTI Wilayah Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, menegaskan bahwa MTI perlu mengambil peran lebih luas sebagai pusat kajian, ruang diskusi profesional, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi daerah.
Menurut Ivan, persoalan transportasi di Jambi saling berkaitan dengan kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, kapasitas infrastruktur, dan pemerataan pembangunan wilayah.
“Transportasi bukan hanya persoalan bagaimana kendaraan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di dalamnya ada keselamatan masyarakat, kelancaran distribusi barang, daya saing ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” menjadi penekanan Ivan dalam forum tersebut.
Data Transportasi Jambi Ungkap Sejumlah Persoalan
Enam paparan narasumber dalam seminar tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan transportasi di Provinsi Jambi.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi memaparkan persoalan keselamatan lalu lintas dengan mengidentifikasi 53 lokasi rawan kecelakaan atau black spot dan 25 lokasi gangguan lalu lintas atau trouble spot.
Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi mengungkapkan bahwa dari sekitar 146 ribu kendaraan angkutan barang yang diperiksa, sebanyak 24.119 kendaraan tercatat melakukan pelanggaran. Sekitar 84 persen pelanggaran tersebut berkaitan dengan persoalan daya angkut.
Dari sisi infrastruktur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menyampaikan bahwa panjang jalan nasional di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1.318,90 kilometer. Tingkat kemantapannya tercatat sebesar 90,27 persen, sehingga masih terdapat sekitar 128,27 kilometer jalan nasional dalam kondisi belum mantap.
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi turut mengangkat persoalan penataan angkutan batu bara, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengembangan sistem transportasi multimoda.
Adapun kalangan akademisi menyoroti ancaman sedimentasi dan pendangkalan Sungai Batanghari serta pentingnya pemodelan transportasi untuk menghasilkan kebijakan yang terukur.
MTI Dorong Lima Agenda Kajian Transportasi
Ivan menilai berbagai data yang disampaikan dalam seminar tidak boleh berhenti sebagai bahan paparan. Data tersebut perlu dikonsolidasikan, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Menurutnya, MTI memiliki ruang untuk mempertemukan perspektif kepolisian, pemerintah daerah, BPJN, BPTD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu forum kajian profesional.
“Data yang dimiliki masing-masing instansi harus dipertemukan. Kita membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi manfaatnya,” demikian arah pemikiran yang disampaikan Ivan.
Ia menegaskan, MTI bukan lembaga yang mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Organisasi profesi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan melalui penelitian, kajian teknis, dan masukan independen.
Sebagai tindak lanjut, MTI Wilayah Jambi akan mendorong lima agenda kajian utama, yaitu:
- Keselamatan transportasi, untuk mengkaji lokasi rawan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
- Penataan angkutan barang dan ODOL, untuk mendorong pengawasan kendaraan serta pengaturan daya angkut.
- Perlindungan infrastruktur jalan, guna mengkaji dampak kendaraan berat terhadap kondisi dan umur layanan jalan.
- Revitalisasi transportasi Sungai Batanghari dan pengembangan multimoda, untuk mengoptimalkan konektivitas melalui berbagai moda transportasi.
- Pembangunan sistem data transportasi terpadu, agar informasi dari berbagai instansi dapat dikonsolidasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.
Transportasi Harus Memberikan Manfaat Ekonomi dan Keselamatan
Ivan mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi tidak cukup diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah kendaraan yang dapat melintas.
Menurutnya, pembangunan transportasi juga harus mampu menekan biaya logistik, meningkatkan keselamatan, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Melalui kepengurusan MTI Wilayah Jambi, ia berharap dapat lahir rekomendasi kebijakan yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.
“Jambi membutuhkan transportasi yang bukan sekadar bergerak, tetapi mampu menggerakkan kemajuan daerah,” tegasnya.
