Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi mengungkapkan bahwa dari sekitar 146 ribu kendaraan angkutan barang yang diperiksa, sebanyak 24.119 kendaraan tercatat melakukan pelanggaran. Sekitar 84 persen pelanggaran tersebut berkaitan dengan persoalan daya angkut.
Dari sisi infrastruktur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menyampaikan bahwa panjang jalan nasional di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1.318,90 kilometer. Tingkat kemantapannya tercatat sebesar 90,27 persen, sehingga masih terdapat sekitar 128,27 kilometer jalan nasional dalam kondisi belum mantap.
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi turut mengangkat persoalan penataan angkutan batu bara, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengembangan sistem transportasi multimoda.
Adapun kalangan akademisi menyoroti ancaman sedimentasi dan pendangkalan Sungai Batanghari serta pentingnya pemodelan transportasi untuk menghasilkan kebijakan yang terukur.
MTI Dorong Lima Agenda Kajian Transportasi
Ivan menilai berbagai data yang disampaikan dalam seminar tidak boleh berhenti sebagai bahan paparan. Data tersebut perlu dikonsolidasikan, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Menurutnya, MTI memiliki ruang untuk mempertemukan perspektif kepolisian, pemerintah daerah, BPJN, BPTD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu forum kajian profesional.
“Data yang dimiliki masing-masing instansi harus dipertemukan. Kita membutuhkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga bisa dilaksanakan, diukur, dan dievaluasi manfaatnya,” demikian arah pemikiran yang disampaikan Ivan.
