Ketua DPP PDIP Djarot Wanti-wanti soal Rencana Tulis Ulang Sejarah RI

Jakarta — Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mewanti-wanti soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan dilakukan pemerintah agar didasarkan secara seksama dan sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang telah terjadi.

Hal tersebut ia sampaikan merespons rencana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Djarot mendesak penulisan ulang sejarah ini dilakukan pemerintah secara terbuka dan tidak dilakukan untuk menutupi sejarah yang sebenarnya terjadi.

“Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan history, bukan story mereka yang menang tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” jelas dia.

“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus benar-benar, ketika ada penulisan sejarah itu, harus dilakukan dengan terbuka,” sambungnya.

Djarot soal rencana hapus istilah orde lama

Djarot juga menanggapi soal rencana menghapus istilah orde lama dalam penulisan ulang sejarah RI.

“Masa pemerintahan Bung Karno disebut dengan orde lama kan gitu ya, masa pemerintahan ada orde baru. Sekarang ini orde apa orde reformasi nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan,” kata Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (1/6).

Kendati demikian, Djarot menyerahkan rencana penghapusan istilah orde lama itu kepada para sejarawan yang telah ahli dalam bidang mereka.

“Kalau orde lama orde baru, begitu ya kita serahkan saja para ahli sejarah,” ujarnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya mengungkap alasan tak ada istilah orde lama dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dikerjakan oleh pihaknya.