Penulis : redaksi

Jambi – DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Jambi masa jabatan 2025-2030 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin, 3 Maret 2025.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz didampingi Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata. Hadir langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, unsur Forkopimda Jambi dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Jambi atas partisipasi dalam Pilkada Tahun 2024, dan bisa melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan lancar, aman, dan damai dan daerah ini tetap dalam kondisi aman dan rukun.

“Kondisi itu bisa terwujud, tentunya atas kontribusi semua pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Jambi. Untuk itu, kami mohon doa dan dukungan dari semua pemangku kepentingan serta dari seluruh masyarakat Provinsi Jambi, agar kami dapat mengemban amanah besar tersebut, menjalankan tugas dan tangggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan mempedomani aturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membangun dan meningkatkan kemajuan Provinsi Jambi dalam segala sektor, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan daerah Provinsi Jambi,” ujar Haris.

Dijelaskan Haris, dalam menyusun Rencana Kerja 100 Hari yang tentunya tidak lepas dari isu aktual dan sinergi kebijakan pembangunan pusat dan daerah skala priroitas. Dimana salah satunya memastikan ketersediaan komoditi pangan daerah, penyelesaian batas wilayah dan pengendalian inflasi, penguatan regulasi terhadap program jaringan memajukan Jambi (Pro-Jambi).

Selanjutnya kata Haris adalah Fasilitasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di kabupaten/kota, percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengendalian banjir perkotaan dan penanganan tanggap darurat infrastruktur.