Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Bank 9 Jambi, DPP LSM Mappan Gelar Aksi di KPK RI

Daerah, Perkara3511 Dilihat

Jambi – Lembaga Pengawas Anggaran Negara DPP (LSM Mappan) kembali menggelar aksi demo di depan gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terkait kasus dugaan korupsi di Bank 9 Jambi yang ditaksir Rp 235 miliar pada Kamis 16 Maret 2023.

Hadi Prabowo selaku Sekjen DPP LSM Mappan menegaskan, aksi demo yang kesekian kalinya ini merupakan bentuk konsistensi LSM Mappan dalam memantau kasus dugaan korupsi ratusan miliar rupiah di Bank 9 Jambi, agar aparat penegak hukum segera melakukan Penyidikan secara menyeluruh.

Berbicara di depan kantor KPK RI, Hadi Prabowo meminta KPK mengklarifikasi status penyidikan dugaan korupsi yang merugikan perekonomian negara Rp 235 miliar itu.

“Hari ini kita meminta penjelasan KPK RI terkait laporan kita sebelumnya. Sudah sejauh mana? bagaimana hasil penyelidikannya? Ini merupakan upaya kita agar kasus ini tidak terus berlarut-larut. Ada ratusan milliar uang negara yang kini tak diketahui kejelasannya. Ya tentu Dirut Bank 9 Jambi harus bertanggungjawab,” kata Hadi Prabowo, Kamis 16 Maret 2023.

Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Bank 9 Jambi, DPP LSM Mappan Gelar Aksi di KPK RI ( Orasi.ID)

Sebelumnya, Hadi Prabowo mengatakan pihaknya telah menerima surat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga yakin kasus korupsi Bank 9 Jambi bernilai miliaran rupiah akan segera terungkap.

Seperti diketahui, pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan M Yani selaku Direktur dan Yunsak El Halcon selaku Direktur Pemasaran, Bank 9 Jambi mengakuisisi saham fiktif senilai Rp 235 miliar dalam program Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembinaan (SNP).

Tak lama kemudian, pada 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT SNP pailit. Komisaris Utama PT SNP Leo Chandra divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar pada 2022.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal dana negara senilai 235 miliar yang diinvestasikan di PT SNP. Kasus serupa telah dirujuk ke pengadilan pidana di beberapa daerah. Sementara itu, kasus ini sepertinya terhenti di Jambi.

“Ya kita lihat saja, yang pasti ini semua bukti jelas mengarah pada dugaan korupsi dan kita akan kawal terus kasus ini,” ujar Hadi Prabowo.