Jambi — Gubernur Jambi Al Haris memaparkan berbagai komitmen dan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Al Haris menyampaikan sejumlah strategi yang dilakukan Pemprov Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya itu menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Presentasi tersebut juga mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Al Haris menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemprov Jambi terus melakukan pembenahan melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasukkan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025–2029.
Selain itu, Pemprov Jambi memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013 serta mengembangkan program internet desa secara berkelanjutan.
Pemprov Jambi juga memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media sebagai mitra publikasi informasi pemerintah.
Indeks Reformasi Birokrasi Jambi Capai 81,35
Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut turut tercermin dalam capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.
