Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/266/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Al Haris menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar program pemerintah, melainkan kewajiban dalam memenuhi hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga memiliki fungsi edukatif. Masyarakat yang memperoleh akses informasi memadai diharapkan semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dapat menjadi ruang koreksi bagi pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Selama ini, Pemprov Jambi berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari situs web resmi hingga media sosial perangkat daerah.
Komisi Informasi Dorong Perangkat Daerah Lebih Informatif
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat dimanfaatkan untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) semakin informatif.
