Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden, Maulana Sebut Pembangunan Kota Jambi Sejalan Kebijakan Nasional

KOTA JAMBI — Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD Kota Jambi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti secara daring Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tersebut diikuti dari Gedung Swarna Bumi DPRD Kota Jambi. Rangkaian kegiatan di Kota Jambi dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E.

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. hadir bersama Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. juga hadir bersama Ketua GOW Marsha Lystia, S.E., B.Com.

Agenda tersebut turut diikuti unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi beserta istri, jajaran Pemkot Jambi, stakeholder, serta tamu undangan lainnya.

Pidato Kenegaraan Presiden menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyimak capaian pembangunan nasional sekaligus arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah merupakan amanah sekaligus kehormatan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Presiden juga menyoroti sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari penguatan kedaulatan dan ketahanan pangan, kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut Presiden, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan dan memberikan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan seluruh rakyat.

Presiden menegaskan pembangunan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pembangunan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

Semangat tersebut diwujudkan melalui penguatan persatuan, kemandirian nasional, supremasi hukum, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian global. Ketahanan pangan dan energi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan nasional.

Di sektor pangan, pemerintah terus mendorong swasembada dan peningkatan produksi dalam negeri. Sementara di sektor energi, pemerintah berupaya memperkuat sumber energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir. Orientasi utama pembangunan adalah memastikan pertumbuhan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan.

Pesan tersebut diperkuat dengan penegasan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara baik dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.