JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi hingga akhir Juni 2026. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serapan belanja daerah baru mencapai 27,08 persen, sehingga pemerintah daerah diminta segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Ivan mengungkapkan, sejumlah komponen belanja dan pendapatan masih menunjukkan realisasi yang rendah. Belanja modal baru terealisasi 7,50 persen, belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya 0,43 persen, sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masih 0 persen.
Di sisi lain, belanja hibah baru mencapai 3,01 persen, sementara penerimaan Pajak Alat Berat baru terealisasi 6,86 persen.
Menurut Ivan, waktu efektif pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 hanya tersisa sekitar lima bulan. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
“Ini harus jadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” tegasnya.
Ivan menilai rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Jambi.
“Di balik angka-angka itu ada pembangunan jalan yang belum berjalan, pelayanan masyarakat yang belum maksimal, serta potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Ini harus segera menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Minta OPD Segera Evaluasi Hambatan Pelaksanaan Program
Ivan meminta OPD terkait, seperti BKAD, Bappeda, UKPBJ, Bapenda, Dinas PUPR, serta seluruh OPD penerima DAK, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program.
Ia juga mengingatkan agar pola pengerjaan proyek yang baru dipercepat menjelang akhir tahun tidak kembali terulang karena berpotensi menurunkan kualitas pembangunan.
“Jangan sampai pekerjaan fisik kembali menumpuk di triwulan IV. Kalau semua dikejar di akhir tahun, risikonya kualitas pekerjaan menurun, pengawasan tidak maksimal, pembayaran menumpuk, dan manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, belanja modal harus segera direalisasikan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Anggaran pembangunan bukan untuk mengendap di kas daerah. Belanja modal harus diwujudkan menjadi jalan yang baik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, irigasi, serta infrastruktur lain yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
