Di sisi lain, Indonesia mendorong pengembangan pasar karbon dengan standar integritas tinggi. Meski demikian, mekanisme pasar karbon diharapkan hanya menjadi pelengkap dan tidak menggantikan kewajiban negara-negara maju dalam menyediakan pendanaan publik untuk penanganan perubahan iklim.
Perlindungan Hutan Diperkuat melalui FOLU Net Sink 2030
Dari sisi perlindungan hutan, pemerintah terus menjalankan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Upaya perlindungan hutan juga diperkuat melalui program perhutanan sosial. Hingga kini, program tersebut telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta keluarga.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya 5.000 menjadi 70.000 orang. Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan konservasi di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor.
Menurutnya, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran penting melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran.

