Pengajuan tersebut perlu dilengkapi data pendukung serta dokumentasi hasil verifikasi yang valid agar kebutuhan penanganan dapat ditindaklanjuti.
Ia juga menyampaikan rencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperjuangkan program prioritas dan strategis bagi Provinsi Jambi.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan Pembangunan
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus berjalan selaras dan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jambi mendorong penyelarasan program dan sumber pendanaan agar pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028 dapat menjawab kebutuhan konektivitas serta pelayanan masyarakat di berbagai daerah.
