Jambi — Gubernur Jambi Al Haris memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan pada 2027 dan 2028. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus mematangkan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
Menurutnya, penyelarasan tersebut diperlukan agar anggaran pembangunan yang dialokasikan di Jambi tepat sasaran, tepat guna, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.
Pembangunan Jalan Tol Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Al Haris juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan tol sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi.
Ia berharap keberadaan jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Kawasan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi serta sejumlah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, misalnya, didorong agar dapat berkembang melalui kehadiran pasar dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit.
“Pembangunan jalan tol diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang semata, tetapi mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan seperti Sengeti (Kabupaten Muaro Jambi) serta wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didorong agar turut berkembang dengan tumbuhnya pasar dan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di satu titik perkotaan,” jelasnya.
Pemprov Jambi Kawal Percepatan Pelabuhan Ujung Jabung
Dalam rapat tersebut, Al Haris turut membahas percepatan tindak lanjut proyek Pelabuhan Ujung Jabung. Pemprov Jambi, kata dia, akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta.
Ia menyebutkan, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung sudah ada sehingga diperlukan tindak lanjut agar rencana pembangunan dapat bergerak.
Selain pelabuhan, Al Haris menekankan pentingnya pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang disebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, pembangunan jembatan dan pelabuhan perlu berjalan beriringan karena keduanya berkaitan dengan konektivitas wilayah.
“Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.
Dorong Daerah Maksimalkan Usulan Penanganan Bencana
Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengajuan usulan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat longsor, banjir, dan bencana alam lainnya.
Pengajuan tersebut perlu dilengkapi data pendukung serta dokumentasi hasil verifikasi yang valid agar kebutuhan penanganan dapat ditindaklanjuti.
Ia juga menyampaikan rencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperjuangkan program prioritas dan strategis bagi Provinsi Jambi.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan Pembangunan
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, harus berjalan selaras dan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jambi mendorong penyelarasan program dan sumber pendanaan agar pembangunan infrastruktur pada 2027 dan 2028 dapat menjawab kebutuhan konektivitas serta pelayanan masyarakat di berbagai daerah.
