Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (04/02/2026) siang.
Kegiatan ini dihadiri para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Jambi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh seluruh pejabat pemerintah, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga pejabat struktural pada setiap OPD.
“Perjanjian kinerja ini adalah janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menegaskan bahwa perjanjian kinerja tidak boleh dipahami sebatas formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen manajemen kinerja untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah berjalan secara serius, fokus, serta berorientasi pada hasil nyata.
“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi bagi setiap pejabat sesuai jenjang jabatannya. Ia meminta agar indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional berdasarkan berbagai indikator kinerja pemerintahan. Ia mencontohkan capaian positif yang telah diraih, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan signifikan pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Artinya kita mampu. Kalau satu bidang bisa menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus bisa. Mulai tahun 2026, kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di papan atas nasional,” ujarnya optimistis.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan sesuai kompetensi di setiap OPD. Ia meminta para pimpinan perangkat daerah berani melakukan evaluasi dan penyesuaian personel demi mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kalau ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugas dan tanggung jawabnya, silakan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini prinsip kerja, bukan persoalan pribadi,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap penugasan harus memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya menyiapkan regenerasi aparatur, mengingat adanya sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.
“Tugas kita hari ini bukan hanya bekerja, tetapi juga menyiapkan pengganti yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah. Regenerasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh melemahkan kinerja pemerintah daerah. Efisiensi justru harus mendorong kreativitas, inovasi, dan optimalisasi potensi daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, khususnya bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar tidak terjadi penyimpangan maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.
Menutup arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal dengan semangat pengabdian serta mendukung penuh kebijakan dan program strategis pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi dan memberkahi niat baik serta kerja keras kita semua dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
