Jakarta — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengubah struktur keamanan nasional dengan membentuk Direktorat Perang. Langkah ini diambil setelah ia menandatangani perintah eksekutif yang mengganti nama Kementerian Pertahanan (Department of Defense) menjadi Kementerian Perang (Department of War).
Mengutip Reuters, Sabtu (13/9), dua sumber yang mengetahui kebijakan ini menyebutkan bahwa Direktorat Pertahanan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari Dewan Keamanan Nasional (National Security Council/NSC) kini telah berganti nama menjadi Direktorat Perang (Directorate of War).
Sebagai bagian dari perubahan tersebut, pejabat yang bekerja di unit itu kini disebut sebagai direktur perang dan berada di bawah pengawasan asisten khusus presiden untuk urusan perang, kata sumber yang identitasnya dirahasiakan karena kebijakan ini belum diumumkan secara resmi.
Seorang pejabat Gedung Putih membenarkan perubahan nama ini, bahkan menambahkan komentar singkat, “#WAR!”, sebagai penegasan arah kebijakan baru Trump.
Perubahan ini juga disetujui oleh Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS yang merangkap penasihat keamanan nasional sejak Mei lalu.
Masih belum jelas apakah perubahan nama akan berdampak signifikan pada arah kebijakan. Namun, penggunaan istilah “perang” alih-alih “pertahanan” dinilai sebagai strategi Gedung Putih dan Pentagon untuk memperkuat citra Trump sebagai pemimpin “peacemaker” atau pembawa perdamaian. Beberapa sekutu bahkan mendorong agar Trump dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Meski begitu, perubahan nama Pentagon pekan lalu menuai kritik, terutama karena dianggap akan membutuhkan biaya besar untuk memperbarui dokumen resmi di seluruh dunia.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar soal kata-kata, melainkan mencerminkan etos pejuang.
Direktorat Perang sendiri merupakan salah satu unit strategis dalam NSC dengan tanggung jawab utama pada kesiapan militer dan kebijakan senjata. Namun, di bawah pemerintahan Trump, pengaruh NSC disebut menurun drastis, banyak staf diberhentikan atau mengundurkan diri, sementara sebagian besar kewenangannya dialihkan ke Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan komunitas intelijen.
