Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi daftar 17+8 tuntutan rakyat yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, DPR RI, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan memetakan terlebih dahulu tuntutan mana yang menjadi kewenangan pemerintah dan mana yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga lain.
“Mengenai masalah tuntutan-tuntutan, nanti tentu dari pemerintah akan dilihat mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, mana yang ditujukan ke DPR, tentu akan dibaca, mana yang bisa diakomodir,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
Ia menambahkan, “Semua akan dikomunikasikan internal pemerintah dulu, kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan yang ada, dan mana yang menjadi kewenangan instansi lain misalnya DPR.”
Dalam rapat koordinasi pemerintah daerah, Tito turut memaparkan peta isu yang berkembang di masyarakat. Dari hasil monitoring, terdapat 17 tuntutan yang harus dijawab dalam waktu sepekan dengan tenggat 5 September 2025. Sementara itu, delapan tuntutan tambahan diberikan jangka waktu lebih panjang hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan jangka pendek meliputi penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban demonstrasi lain, pembekuan kenaikan gaji serta tunjangan DPR, penghentian tindakan represif aparat, hingga jaminan upah layak bagi buruh.
Adapun tuntutan jangka panjang mencakup reformasi DPR dan partai politik, penguatan lembaga pengawas independen, serta evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Gelombang aksi unjuk rasa mulai meluas di Jakarta dan berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Aksi pertama dipimpin oleh pelajar dan mahasiswa di depan kompleks parlemen, namun berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa.
Protes berlanjut pada 28–31 Agustus di tiga titik utama Jakarta, yakni DPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Situasi semakin memanas setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi pada Kamis (28/8).
Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kota besar, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.
Koalisi masyarakat sipil akhirnya merilis daftar 17+8 tuntutan rakyat yang disebut sebagai agenda transparansi, reformasi, dan empati. Desakan ini ditujukan kepada pemerintah, DPR, partai politik, TNI, Polri, serta kementerian terkait sebagai bentuk akuntabilitas pasca rentetan aksi unjuk rasa.
