RIAU – Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Pencabutan dilakukan menyusul temuan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) yang terafiliasi dengan konglomerat Sukanto Tanoto.
Berdasarkan temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejumlah pelanggaran yang ditemukan meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Sebagai tindak lanjut pencabutan izin, pemerintah melakukan penertiban dan mengambil kembali penguasaan kawasan tersebut. Kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan PBPH yang dicabut dihentikan. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

PT GSL Juga Ditertibkan

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH turut menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) dengan mengambil alih penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit pada areal sekitar 42 hektare.

Berdasarkan temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas tersebut diduga turut mendorong perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan.

Orasi.ID

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses dan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare.
Penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL melibatkan lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, TNI-Polri, serta Pemerintah Provinsi Riau.
Pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan dilakukan untuk mengembalikan penguasaan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas.

Pemulihan lahan gambut, kawasan lindung, dan habitat gajah Sumatera menjadi pekerjaan penting setelah pencabutan izin. Penegakan hukum dan pengawasan berkelanjutan juga diperlukan agar penertiban tidak berhenti sebatas pengambilalihan kawasan.

(Penrem 042/Gapu)