Jambi – Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah menjadi lokasi pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Tahun 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (07/05/2026) pagi.
Gubernur Jambi sekaligus Ketua Umum ADPMET, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan pidato yang menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakatoni, SH, MSi, serta para bupati anggota dan pengurus ADPMET. Rakernas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery”, dengan harapan menghasilkan rekomendasi yang bersifat konkret.
“Tema ini bukan wacana belaka, tapi kebutuhan mendesak!” tegas Gubernur Al Haris di hadapan para peserta.
Dalam sambutannya, Al Haris menyoroti kondisi global yang tidak stabil akibat konflik di sejumlah wilayah penghasil minyak dunia. Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi energi dalam negeri, termasuk di Jambi.
“Perang dunia mengganggu pasokan minyak internasional, tapi sumber daya kita di Indonesia harus dimanfaatkan habis-habisan,” ujarnya.
Al Haris juga menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai menjadi penopang penting keuangan daerah. Ia mengeluhkan adanya skema pemotongan yang dianggap membatasi ruang fiskal pemerintah daerah.
“DBH migas adalah tulang punggung penerimaan daerah, tapi skema pemotongan saat ini batasi ruang fiskal kami,” katanya.
Ia menekankan perlunya penyesuaian proporsional yang mempertimbangkan kontribusi nyata daerah serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Menurutnya, peningkatan lifting minyak menjadi target utama yang diharapkan dapat berdampak langsung pada kenaikan DBH, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja publik.
Selain itu, Al Haris juga mendorong optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, dan idle field sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan produksi nasional sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
“Ini sumber daya nyata untuk tingkatkan produksi nasional dan ekonomi daerah. Butuh kebijakan adaptif dan kemitraan yang sehat,” ujarnya.
Sorotan lain yang disampaikan adalah pengembangan modular refinery atau kilang mini mulut tambang. Menurutnya, daerah tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan energi.
“Daerah jangan cuma jadi lokasi eksploitasi, tapi pusat pertumbuhan energi baru,” tambahnya.
Al Haris juga menilai situasi geopolitik global saat ini justru menjadi peluang bagi Indonesia, khususnya daerah penghasil energi seperti Jambi, untuk memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia mengajak seluruh anggota ADPMET untuk memperjuangkan berbagai hak daerah, termasuk tambahan DBH transisi energi, alokasi gas daerah, hak kelola sumur tua, serta insentif karbon capture, yang didukung komitmen iuran anggota.
Melalui ADPMET, ia menegaskan komitmen Jambi untuk meningkatkan lifting minyak, mengembangkan energi terbarukan, serta melibatkan UMKM dan Bank Jambi dalam rantai pasok energi.
“Pemerintah daerah optimistis, dengan dukungan semua pihak, Jambi siap jadi motor penggerak ekonomi hijau di tengah dinamika geopolitik,” pungkasnya.
